PGI Gelar Webinar Kerentanan Mental-Spiritual Anak dan Remaja dalam Menghadapi ideologi Ekstrem

JAKARTA,PGI.OR.ID-Di tengah dunia digital yang kompleks, anak dan remaja tak hanya bertumbuh, mereka juga rentan terhadap tekanan, kesepian, bahkan ideologi yang membentuk cara mereka melihat diri dan dunia. Tanpa perhatian serta perlindungan tidak menutup kemungkinan akan terjerumus dalam ideologi ekstrem.

Merespon tantangan tersebut, Biro Keluarga dan Anak (BKA) PGI menggelar webinar berseri dengan tajuk Kerentanan Mental-Spiritual Anak & Remaja Dalam Menghadapi Ideologi Ekstrem, selama dua hari berturut-turut (30-31/3/2026).

Webinar bertujuan antara lain untuk meningkatkan kesadaran gereja, sekolah, dan masyarakat mengenai kerentanan mental spiritual anak dan remaja di tengah tantangan zaman, memahami faktor-faktor psikologis, sosial, dan ideologis yang dapat memengaruhi perkembangan anak dan remaja, serta mengkaji aspek hukum dan kebijakan perlindungan anak dalam konteks pencegahan krisis mental dan paparan ideologi ekstrem.

Dalam sambutannya, Ketua Umum PGI Pdt. Jacklevyn Fritz Manuputty menegaskan, apa yang menjadi tema webinar merupakan kegelisahan kita bersama, dan realitas yang perlu mendapat perhatian mendesak, termasuk oleh PGI. “Kita lihat seriusnya isu ini di tengah dunia yang penuh tekanan disinformasi, serta polarisasi di mana anak remaja kita ada didalamnya dan terkadang mereka berdiri sendiri menghadapi tantangan ini, sehingga merusak mental spiritual mereka,” tandasnya saat membuka webinar, pada Senin (30/3/2026). 

Dia menambahkan, anak-anak sangatlah berharga, sehingga gereja turut terpanggil untuk menciptakan ruang aman, dan memulihkan martabat mereka sebagai manusia. Namun untuk mewujudkannya, gereja tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan kolaborasi bersama dengan sekolah dan negara, untuk membangun ekosistem yang lebih luas, dan sehat demi perkembangan mental dan spiritual anak. 

Di hari pertama, dari perspektif psokologis, Gisella Tani Pratiwi yang mengutip penelitian Erik Erikson, menjelaskan bahwa pertumbuhan mental anak dan remaja melalui beberapa fase, salahsatunya fase kelima (usia 12-18 tahun). Fase ini merupakan masa di mana mereka (anak dan remaja, red) mencari identitas diri. 

“Ketika masa ini tidak dilalui dengan baik makan akan ada kebingungan karena perkembangan yang lebih kompleks. Muncul pertanyaan yang filosofis dalam benaknya, saya ini siapa, siapa yng bisa menjadi panutan, dan lainnya. Jika tidak memiliki keterikatan yang cukup aman dengan nilai-nilai yang sehat, maka akan mudah dimasuki oleh nilai-nilai yang ekstrem, perilaku kekerasan, agresif, yang kini banyak kita temui,” jelas psikolog klinis anak dan remaja ini.

Diakhir paparannya, Gisella Tani Pratiwi mengingatkan agar semua pihak mendukung perkembangan kesehatan mental anak dan remaja. Keluarga perlu membangun relasi sehat dan aman antar anggota keluarga, mempraktikkan pola asuh otoritatif (hangat, aman, dialog, dan memiliki batasan yang jelas, sertamerawat kesehatan mental orangtua). Gereja harus konsisten memberi ruang pertumbuhan yang relevan menjawab kebutuhan anak dan kaum muda, misalnya kegiatan serta diskusi/dialog terbuka (non-judgemental).

Sementara sekolah harus memberi ruang perkembangan karakteristik dan perilaku baik dalam proses ajar mengajar, membangun jejaring akses layanan bagi anak murid yang membutuhkan layanan lanjutan. Sedangkan negara, harus memperbaiki praktik ketidakadilan agar sarana pemenuhan kebutuhan bagi anak dan keluarga terimplementasi lebih baik, danmengimplementasi kebijakan yang holistik.

Pada kesempatan itu, narasumber lain, Katim Subdit Kontra Ideologi Direktorat Pencegahan Densus 88 Anti Teror (AT), IPTU Rudiana Bakrie juga mensoroti anak dan remaja yang berada pada fase pencarian identitas, dengan daya kritis belum matang dan kebutuhan pengakuan tinggi, sangat mudah terpapar radikalisme dan kekerasan di ruang digital. 

“Mereka mudah memengaruhi emosi, perilaku, dan pola pikir anak. Salah satu tren yang berkembang adalah True Crime Community (TCC) di kalangan remaja. TCC tumbuh secara organik, tanpa tokoh atau organisasi resmi, didorong oleh minat pada kejahatan, sensasionalisme media, dan interaksi digital lintas wilayah,” ujarnya.

Diinformasikan Rudiana Bakrie, berdasarkan peta sebaran wilayah anak terpapar radikal teror periode 2024-2025, ada 110 anak dari 26 provinsi, sementara ada 70 anak di 19 provinsi yang terpapar True Crime Community (TCC), komunitas digital atau ruang obrolan daring (online) global yang berfokus pada diskusi, konten, dan konten terkait kejahatan nyata (true crime).

Melihat kondisi ini, Densus 88 AT melihat bahwa pencegahan menjadi kunci. Mencegah sejak dini jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan penindakan, sekaligus melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari eskalasi kekerasan dan terorisme.

Rudiana menekankan perlunya komunikasi terbuka, mendengar dan berdialog agar anak tidak mencari jawaban di sumber keliru, adanya pendampingan digital untuk mengawasi gawai dan media sosial dari konten kekerasan dan radikal. Selain itu, memperkuat regulasi pencegahan, dan kolaborasi lintas sektor.

Sementara itu dari perspektif hukum, John Izaac Minotty Pattiwael melihat bahwa Indonesia telah memiliki Undang-undang no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahkan Indonesia juga telah mensepakati Konvensi Hak Anak PBB. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kepedulian terhadap anak.

Meski demikian, praktisi hukum ini prihatin karena fakta menunjukkan banyak anak-anak dieksploitasi dan bahkan terpapar ideologi ekstrim. Sebab itu, dia melihat keluarga memiliki peran penting. “Perlu awalnya dari rumah. Karena kegagalan dari keluarga akan berpengaruh terhadap anak. Keluarga menjadi garda terdepan,” tandasnya.

Webinar Kerentanan Mental-Spiritual Anak dan Remaja Menghadapi Ideologi Ekstrem, yang diikuti sekitar 300 orang peserta ini, menjadi langkah awal dari gerakan bersama, bukan sekadar diskusi, melainkan komitmen nyata untuk memastikan setiap anak dapat bertumbuh dalam martabat, harapan, dan masa depan yang layak. (MS)