Antisipasi Ancaman Pangan hingga Demokrasi yang Bergejolak, PGI Dorong Gereja Bersikap Kritis dan Realistis

JAKARTA, PGI.OR.ID — Potensi persoalan pangan akibat fenomena El Niño hingga kondisi demokrasi Indonesia menjadi perhatian dalam diskusi bertajuk “Situasi Kebangsaan Hari Ini” yang berlangsung dalam rangkaian Sidang Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (MPH PGI), di Grha Oikoumene, Jakarta, Kamis (29/10/2026).

Diskusi ini dipandu oleh Sekretaris Eksekutif Bidang Keadilan dan Perdamaian (KP) PGI, Pdt. Etika Saragih, dengan menghadirkan dua narasumber, yakni Prof. Dwi Andreas Santosa, Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) sekaligus Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI), serta Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia.

Kedua narasumber memberikan gambaran mengenai situasi kebangsaan dari sudut pandang yang berbeda. Prof. Dwi Andreas membahas kondisi sosial ekonomi, khususnya potensi persoalan pangan dan dampak El Niño, sementara Yunarto Wijaya mengulas situasi sosial politik, dinamika demokrasi, persoalan identitas, serta tantangan kebangsaan.

Dalam pemaparannya, Prof. Dwi Andreas Santosa mengingatkan bahwa Indonesia perlu mewaspadai potensi persoalan pangan pada 2027. Meski belum tentu berujung pada krisis pangan, sejumlah analisis dan data yang tersedia menunjukkan adanya tantangan serius yang perlu diantisipasi sejak dini.

“Kalau kita sampai ke krisis pangan barangkali tidak ya, tapi kita memang perlu hati-hati karena dari berbagai analisis, berbagai data yang ada, kita akan menghadapi persoalan yang agak serius di tahun 2027,” ujar Prof. Dwi Andreas.

Ia menjelaskan, langkah antisipasi perlu dilakukan sejak sekarang, termasuk di kalangan petani. Melalui jaringan tani yang dimilikinya, ia mengaku telah menyarankan para petani untuk menyimpan gabah sebagai salah satu langkah menghadapi kemungkinan kondisi yang tidak menguntungkan.

“Jadi kita harus hati-hati. Kalau di jaringan tani kami, kami sudah menyarankan ke petani-petani kami untuk menyimpan gabah,” ungkapnya. Selain itu, Prof. Dwi Andreas mengajak masyarakat untuk kembali mengenal dan mengembangkan tanaman pangan lokal yang selama ini mulai ditinggalkan. Menurutnya, keberadaan pangan lokal perlu dihidupkan kembali sebagai salah satu upaya memperkuat ketahanan pangan masyarakat.

Ia mengingatkan agar masyarakat tidak panik, tetapi juga tidak mengabaikan berbagai kemungkinan yang dapat terjadi pada 2027. Kewaspadaan dan kesiapan menjadi hal penting agar masyarakat tidak terlambat mengambil langkah ketika persoalan mulai muncul.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya, menyoroti kondisi sosial politik dan demokrasi Indonesia. Menurutnya, salah satu persoalan mendasar yang tengah dihadapi bangsa saat ini adalah kurangnya kejujuran dalam mengakui berbagai persoalan yang terjadi.

“Paling bisa mendefinisikan apa yang terjadi sekarang sebetulnya adalah apa yang saya sebut dengan lack of honesty. Tidak adanya kejujuran,” ujar Yunarto Wijaya.

Yunarto menjelaskan bahwa situasi global saat ini memang sedang tidak mudah. Sejumlah negara menghadapi tekanan akibat perang tarif, ketidakpastian geopolitik, konflik di Timur Tengah, hingga perubahan kondisi cuaca seperti El Niño. Namun, menurutnya, perbedaan terletak pada bagaimana pemerintah masing-masing negara menyikapi keadaan tersebut. Ia menilai pemerintah perlu berani mengakui persoalan yang sedang dihadapi agar masyarakat memahami kondisi sebenarnya dan negara dapat mengambil langkah yang tepat.

Ia mengkritik kecenderungan pemerintah yang dinilainya tidak cukup terbuka dalam mengakui berbagai persoalan. Akibatnya, muncul jarak antara harapan masyarakat dengan kondisi nyata yang mereka alami sehari-hari.

“Problem utama di Indonesia ini adalah pemerintahnya tidak pernah mau mengakui bahwa sedang ada masalah. Sehingga ekspektasi orang menjadi sangat tinggi, tetapi ketika dibenturkan dengan kondisi riil di masyarakat, micro-micro moment itu memperlihatkan ternyata banyak hal yang tidak sesuai,” tegasnya. Menurut Yunarto, kondisi tersebut turut memicu kekecewaan publik. Ia merujuk pada sejumlah hasil survei yang menurutnya menunjukkan penurunan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah hingga di bawah 50 persen.

Ia menilai, semakin lebarnya jarak antara realitas yang dirasakan masyarakat dan apa yang diyakini pemerintah dapat membuat keduanya berjalan dalam dunia yang berbeda. Situasi ini berpotensi memperbesar ketidakpercayaan publik dan mendorong masyarakat menyampaikan kekecewaannya melalui berbagai aksi demonstrasi.

Yunarto juga menyoroti kembali aktifnya kalangan mahasiswa dalam menyuarakan kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Baginya, fenomena tersebut perlu dibaca sebagai bagian dari suara masyarakat yang harus didengar, bukan diabaikan. Karena itu, ia mengingatkan pemerintah agar lebih terbuka terhadap kritik dan membangun komunikasi yang sehat dengan masyarakat.

“Yang kita inginkan adalah pemerintah simpel, jangan tone deaf, buka telinga Anda, dengarkan suara masyarakat, bangun dialog. Jangan yang kritik dikatakan goblok, jangan dikatakan londo ireng dan antek asing,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah tidak seharusnya dipandang sebagai bentuk permusuhan. Terlepas dari pilihan politik masyarakat dalam pemilu, kepentingan bersama adalah melihat Indonesia menjadi lebih baik.

Dalam konteks tersebut, Yunarto menilai gereja juga memiliki tanggung jawab untuk bersikap. Gereja tidak harus memosisikan diri sebagai pendukung ataupun penentang pemerintah, tetapi perlu berani berpihak pada nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan.

“Gereja saya pikir juga harus bersikap, bukan tentang siapa, bukan tentang mendukung atau melawan pemerintah, tapi gereja harus berani berpihak,” katanya. Menurutnya, gereja perlu berani menyatakan sikap ketika kebijakan atau tindakan tertentu bertentangan dengan nilai-nilai kekristenan dan ajaran Alkitab. Gereja juga tidak boleh takut mendukung pihak-pihak yang menyuarakan kebenaran. “Karena itulah menurut saya suara kenabian yang harus tetap muncul dalam situasi yang ada dalam ketidakpastian,” tambahnya.

Menanggapi berbagai masukan dalam diskusi tersebut, Sekretaris Umum PGI, Pdt. Darwin Darmawan, menyampaikan apresiasi kepada kedua narasumber. Ia bersyukur PGI mendapatkan pandangan yang kritis, objektif, sekaligus konstruktif dalam membaca situasi kebangsaan terkini.

Menurutnya, diskusi tersebut memberikan gambaran bahwa kondisi bangsa tidak selalu sejalan dengan berbagai klaim positif yang disampaikan pemerintah. Ada sejumlah realitas di tengah masyarakat yang perlu dilihat secara lebih jujur dan terbuka agar langkah antisipasi dapat dipersiapkan dengan baik.

“Kita mendapatkan masukan yang positif karena melihat kondisi bangsa kita tidak sedang baik-baik saja. Di balik klaim-klaim pemerintah yang bagus, ternyata ada realita-realita yang perlu kita sikapi secara lebih jujur dan terbuka supaya kita bisa memitigasi hal-hal yang diperlukan,” ungkap Pdt. Darwin Darmawan.

Pdt. Darwin menekankan pentingnya kesiapan menghadapi berbagai kemungkinan, terutama jika terjadi krisis yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah potensi krisis pangan akibat El Niño yang dapat menyebabkan kegagalan panen dan mengancam ketersediaan bahan pangan.

Ia berharap PGI dapat mengambil peran dalam memberikan perhatian kepada kelompok-kelompok rentan yang berpotensi paling terdampak apabila kondisi tersebut benar-benar terjadi.

Selain persoalan pangan, Pdt. Darwin juga menyoroti kondisi fiskal Indonesia yang dinilainya perlu mendapat perhatian serius. Menurutnya, kondisi fiskal yang tidak sehat dan tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan dampak yang lebih luas, termasuk terhadap stabilitas politik. Bagi PGI, berbagai masukan tersebut menjadi bahan penting dalam menentukan sikap dan langkah pelayanan gereja ke depan. “Jadi ini suatu yang baik agar PGI bisa mengambil sikap gerejawi yang positif, kritis, kreatif, dan realistis,” tutupnya.

Diskusi ini menjadi salah satu ruang refleksi bagi PGI untuk membaca persoalan bangsa secara lebih utuh. Di tengah ketidakpastian ekonomi, tantangan ketahanan pangan, dan dinamika demokrasi, gereja diharapkan tidak hanya memahami situasi, tetapi juga mampu menentukan sikap serta mengambil bagian dalam upaya merawat kehidupan masyarakat dan bangsa.  (BRNDS).