PGI Apresiasi Keterbukaan Presiden Prabowo dalam Dialog Kebangsaan: Serukan Kebijakan Berpihak pada Rakyat

JAKARTA, PGI.OR.ID – Presiden Prabowo Subianto pada Senin (1/9) malam menggelar pertemuan bersama tokoh lintas agama, pimpinan ormas, perwakilan serikat buruh, hingga petinggi partai politik di Istana Negara. Dialog yang berlangsung lima jam sejak sore hingga malam itu penuh dengan kritik dan aspirasi dari berbagai kalangan, mulai dari fenomena gaya hidup mewah pejabat, arogansi elit, hingga tuntutan percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset dan RUU Ketenagakerjaan. Presiden menyambut kritik tersebut dengan sikap terbuka.

Dalam pertemuan itu, Ketua Umum PGI Pdt. Jacklevyn Frits Manuputty menegaskan bahwa keguyuban lintas-agama dan lintas-batas adalah serat rajut kebangsaan yang kini tengah rapuh. Gejolak sosial yang mudah tersulut seperti rumput kering, menurutnya, merupakan akumulasi panjang dari rasa disepelekan, diperlakukan tidak adil, hingga kehilangan martabat. Rakyat kini menanggung beban berat akibat PHK massal, kenaikan pajak, pemangkasan transfer daerah, hingga korupsi yang kian marak. “Fenomena ini adalah alarm bahwa kontrak sosial kita sedang retak. Suara rakyat jangan dibaca sebagai ancaman, melainkan panggilan untuk memulihkan legitimasi moral dan politik pemerintahan melalui kebijakan yang nyata dan berpihak pada rakyat,” ujar Pdt. Jacklevyn.

Dalam kesempatan itu, PGI yang diwakili oleh Ketua Umum, Pdt. Jacklevyn F. Manuputty dan Sekretaris Umum, Pdt. Darwin Darmawan menyampaikan agar pemerintah segera mengambil langkah konkret, antara lain:
1.    Mengembalikan tertib sosial dan mencegah meluasnya anarki serta kerusuhan, dengan tetap menghormati hak konstitusional warga.
2.    Membangun kembali rasa percaya masyarakat, dengan memerintahkan penyelenggara negara untuk terbuka mendengar suara rakyat, bersikap empati, dan merakyat.
3.    Memprioritaskan program kesejahteraan sosial, bukan justru mengurangi pemenuhan hak dasar rakyat.
4.    Menghapus fasilitas dan tunjangan berlebihan bagi pejabat publik yang memboroskan keuangan negara.
5.    Mempercepat pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai instrumen penting dalam pemberantasan korupsi, serta menegakkan hukum tanpa impunitas.
6.    Meminta aparat keamanan, khususnya kepolisian, mengevaluasi kebijakan agar tidak berlebihan, tetap menghormati HAM, dan menjunjung konstitusi.
7.    Memperkuat elemen masyarakat sipil dalam menegakkan demokrasi, sekaligus menghindari praktik otoritarianisme.
8.    Mengajak pemuka agama, budayawan, dan seluruh elemen bangsa untuk mendoakan serta menjaga keselamatan negeri.
PGI juga mengingatkan masyarakat luas agar aspirasi disampaikan dengan akal sehat, ketenangan batin, dan cara-cara yang bermoral, beradab, dan bermartabat, sehingga tidak ditunggangi kepentingan gelap atau rusak oleh tindakan anarkis.

Pdt. Manuputty  menegaskan bahwa keguyuban tidak boleh berhenti pada retorika harmoni, melainkan harus nyata dalam keberanian moral untuk menegur, mengingatkan, dan mendesakkan kebijakan yang adil.

Mengakhiri penyampaiannya, Pdt. Manuputty menegaskan panggilan dan peran gereja dalam situasi kebangsaan saat ini untuk tetap menjadi garam.dan terang.  “Segelap-gelapnya Indonesia, Gereja terpanggil menjadi terang, karena terang hanya membuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran” (Efesus 5:9).