Wujudkan Kesiapsiagaan Gereja Hadapi Musim Kemarau

JAKARTA,PGI.OR.ID-Peraturan BNPB Nomor 2 Tahun 2024 tentang Sistem Peringatan Dini Bencana menegaskan pentingnya Aksi Merespon Peringatan Dini (AMPD) sebagai langkah antisipatif untuk menyelamatkan jiwa dan meminimalkan kerugian. AMPD perlu dipahami bukan sekadar sebagai sistem teknis, tetapi sebagai proses yang menempatkan masyarakat atau komunitas lokal seperti gereja sebagai bagian dari komunitas/masyarakat sebagai aktor atau pemimpin utama dalam seluruh siklus penanggulangan bencana. 

Informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menjelaskan terkait prediksi akan datangnya musim kemarau yang lebih panjang dan kering, juga menjadi bagian yang secara khusus perlu untuk disikapi masyarakat khususnya gereja. Sejauh mana proses kesiapan dan bentuk upaya aksi antisipasi yang perlu dilakukan untuk mengurangi risiko atau dampak dari potensi bencana kekeringan maupun kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi terjadi akibat kemarau yang panjang.

Hal tersebut melatarbelakangi webinar bertajuk Kesiapsiagaan Gereja, Menyambut Musim Kemarau 2026, yang diinisiasi oleh Biro Pengurangan Risiko Bencana (PRB) PGI bekerja sama dengan Jejaring Komunitas Kristen untuk Penanggulangan Bencana di Indonesia (JAKOMKRIS PBI) dan YAKKUM Emergency Unit (YEU), pada Jumat (24/4/2026).

Kepala Biro Pengurangan Risiko Bencana (PRB) PGI Pdt. Shurej Tomaluweng dalam sambutannya menegaskan bahwa webinar ini menjadi relevan dalam rangka memperkuat kesiapsiagaan gereja dalam menghadapi musim kemarau tahun 2026. "Kita sedang menghadapi realitas perubahan iklim yang semakin nyata. Fenomena El Niño membawa konsekuensi berupa musim kemarau yang lebih panjang, lebih kering, dan lebih ekstrem. Kondisi ini meningkatkan risiko kekeringan, krisis air bersih, gagal panen, serta kebakaran hutan dan lahan yang berdampak luas bagi kehidupan manusia dan keutuhan ciptaan," tandasnya.

Lebih jauh dijelaskan Pdt. Shurej Tomaluweng, belajar dari berbagai bencana hidrometeorologi yang terjadi di Sumatera, seperti banjir, tanah longsor, hingga kebakaran hutan dan lahan, ada pembelajaran penting yang perlu menjadi perhatian. Pertama, bencana seringkali tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian dari krisis ekologis yang saling terkait: kerusakan hutan, tata kelola air yang buruk, dan perubahan iklim memperparah dampak yang dirasakan masyarakat.

Kedua, keterlambatan dalam merespon peringatan dini dapat memperbesar risiko. Banyak kejadian menunjukkan bahwa informasi sebenarnya sudah tersedia, tetapi belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi aksi cepat di tingkat komunitas. Ketiga, komunitas lokal yang terorganisir, termasuk gereja, memiliki peran yang sangat menentukan. Di banyak tempat di Sumatera, gereja hadir sebagai ruang aman, pusat distribusi bantuan, sekaligus penggerak solidaritas. Ini menunjukkan bahwa kedekatan gereja dengan umat adalah kekuatan yang tidak tergantikan.

"Dari pembelajaran ini, kita diteguhkan bahwa gereja dipanggil untuk mengambil peran sebagai first responder dalam Pengurangan Risiko Bencana. Gereja tidak hanya hadir setelah bencana terjadi, tetapi terlibat sejak awal: membaca tanda-tanda zaman, memahami informasi peringatan dini, dan mengambil langkah-langkah antisipatif yang nyata," tandasnya.

Sebab itu, peran tersebut menuntut perubahan cara pandang kita. Alam bukan objek yang dieksploitasi, melainkan subjek ciptaan Tuhan yang harus dirawat. Masyarakat juga bukan objek pelayanan, tetapi subjek utama yang memiliki pengetahuan lokal dan kapasitas untuk membangun ketangguhan. Gereja hadir untuk berjalan bersama, memperkuat, dan mengorganisir kekuatan tersebut.

Webinar yang menjadi ruang diskusi dan berbagi pembelajaran, diharapkan memampukan gereja memenuhi panggilannya yaitu menjadi simpul dan penggerak yang mampu menjembatani informasi dengan aksi, mengubah peringatan menjadi kesiapsiagaan, serta kesiapsiagaan menjadi tindakan penyelamatan. (MS)