Dari Dialog Lintas Agama hingga Kesaksian Nelayan, SAA PGI Kuat Soroti Keadilan Ekologis

MAKASSAR, PGI.OR.ID — Seminar Agama-agama (SAA) ke-40 Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) yang diselenggarakan di Makassar memasuki hari kedua dengan mengangkat keterkaitan antara demokrasi, keadilan ekologis, dan pengurangan risiko bencana. Para peserta diajak untuk berefleksi bersama untuk memperdalam peran agama-agama dalam mendorong demokrasi yang berkeadaban ekologis serta memperjuangkan keadilan bagi manusia dan seluruh ciptaan.

Rangkaian kegiatan hari kedua diawali dengan Panel Eksposisi bertema “Menuju Demokrasi Indonesia yang Berkeadaban Ekologis demi Membangun Perdamaian”. Sesi ini menjadi respons akademis atas kesaksian masyarakat terdampak persoalan ekologis yang telah disampaikan dalam sesi Sharing Nada Dasar. Melalui dialog tersebut, peserta diajak melihat bahwa krisis demokrasi tidak dapat dipisahkan dari persoalan ketidakadilan ekologis, terutama ketika kebijakan pembangunan lebih mengutamakan kepentingan ekonomi dan eksploitasi sumber daya alam daripada keselamatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

Panel ini menghadirkan H. Ali Yafid, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan; Pdt. Prof. Dr. Julianus Mojau, M.Th., Guru Besar IAKN Toraja; serta Roy Murtadho dari Partai Hijau Indonesia. Ketiganya membahas gagasan, prinsip, dan strategi transformasi demokrasi menuju tata kelola publik yang lebih adil dan berkelanjutan. Demokrasi yang berkeadaban ekologis tidak cukup dimaknai sebagai pelaksanaan prosedur politik, tetapi juga harus menjamin partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, melindungi hak-hak kelompok rentan, serta menghormati daya dukung alam dan keanekaragaman hayati.

Pembahasan kemudian dilanjutkan melalui Talkshow Agama-agama bertema “Panggilan Agama-agama dalam Merawat Demokrasi dan Menegakkan Keadilan Ekologis”. Sesi perspektif lintas agama ini mengeksplorasi pandangan teologis, etis, dan spiritual berbagai tradisi iman mengenai demokrasi, relasi manusia dengan alam, serta tanggung jawab bersama dalam merawat bumi sebagai rumah bersama.

Narasumber yang yang membagikan perspektif dari masing-masing agama ialah Rm. Marthen LP Jenarut, M.H., dari Komisi Keadilan dan Perdamaian KWI; Savic Ali, mantan Ketua PBNU; Dr. Ketut Budiawan, S.H., S.Pd.H., M.H., M.Fil.H., dari Parisada Hindu Dharma; Prof. Dr. Philip K. Widjaja dari Persatuan Umat Buddha Indonesia; serta Js. Ruysya Supit, S.I.Kom., dari Dewan Rohaniwan DPP MATAKIN. Pdt. Arliyanus Larosa, Ketua Umum PGIW DKI Jakarta yang berperan sebagai host berhasil menggali dengan mendalam berbagai hal yang perlu mendapat perhatian peserta.

Melalui perspektif lintas agama, sesi ini mengajak peserta merefleksikan bahwa kepedulian terhadap lingkungan bukan semata-mata persoalan teknis atau kebijakan publik, melainkan juga panggilan moral dan spiritual. Agama-agama memiliki tanggung jawab untuk membangun kesadaran ekologis, mengkritisi praktik pembangunan yang merusak lingkungan, serta mendorong solidaritas lintas iman demi terwujudnya kehidupan bersama yang adil dan damai.

Selanjutnya dilaksanakan diskusi bertema “Demokrasi, Keadilan Ekologis, dan Pengurangan Risiko Bencana” membahas hubungan antara kerusakan lingkungan dan meningkatnya kerentanan masyarakat terhadap bencana. Eksploitasi sumber daya alam, kerusakan hutan, serta tata ruang yang tidak berkelanjutan dapat memperbesar risiko bencana dan memperparah dampaknya, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah rentan dan memiliki keterbatasan sumber daya untuk melakukan pemulihan.

Diskusi ini menghadirkan Banu Subagyo dari Jakomkris PBI; Prof. Dr. Bambang Hero Saharjo, M.Agr., Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB (secara daring); serta Pdt. Dr. J.P. Robinsar Siregar, M.Th., dari Sekber GOKESU. Pembahasan menyoroti pentingnya tata kelola risiko bencana yang adil dan partisipatif, dengan melibatkan pemerintah, masyarakat sipil, komunitas iman, dan masyarakat lokal. Upaya pengurangan risiko bencana perlu dilakukan tidak hanya melalui kesiapsiagaan dan penanganan darurat, tetapi juga dengan mengatasi akar persoalan ekologis dan memastikan masyarakat terdampak terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

Rangkaian kegiatan hari kedua ditutup dengan ekskursi ke Pulau Lae-Lae, Makassar, untuk bertemu langsung dengan komunitas nelayan yang terdampak persoalan ekologis, khususnya terkait reklamasi. Di pulau ini, peserta tidak hanya mengamati perubahan lingkungan pesisir, tetapi juga mendengarkan langsung kesaksian warga tentang dampak pembangunan terhadap ruang hidup, mata pencaharian, dan masa depan komunitas mereka.

Kunjungan ini menjadi salah satu momen penting dalam rangkaian SAA PGI ke-40, ketika suara masyarakat yang kerap berada di pinggiran pengambilan keputusan justru ditempatkan di pusat percakapan. Dari proses pembelajaran kontekstual, kunjungan ini mempertemukan diskusi akademis dan refleksi lintas agama dengan pengalaman nyata masyarakat. Kesaksian para nelayan mengingatkan bahwa pembangunan tidak dapat disebut berhasil apabila kemajuan yang dijanjikan justru mengorbankan masyarakat dan merusak ekosistem yang menopang kehidupan mereka.

Pengalaman ini membawa peserta melampaui ruang diskusi akademis menuju kenyataan yang dihadapi masyarakat sehari-hari. Pulau Lae-Lae menjadi ruang refleksi bahwa keadilan ekologis bukan sekadar gagasan atau wacana lintas agama, melainkan persoalan nyata tentang hak masyarakat untuk didengar, dilibatkan, dan tetap memiliki ruang hidup yang layak. 

Melalui seluruh rangkaian kegiatan ini, SAA PGI ke-40 menegaskan pentingnya keterlibatan agama-agama dalam merawat demokrasi dan memperjuangkan keadilan ekologis. Demokrasi yang sejati perlu memberi ruang bagi suara masyarakat terdampak, sementara perdamaian yang berkelanjutan hanya dapat dibangun ketika keadilan bagi manusia berjalan seiring dengan tanggung jawab merawat bumi. Dengan demikian, agama-agama diharapkan tidak berhenti pada seruan moral, tetapi turut mengambil bagian dalam mendorong perubahan sosial dan kebijakan publik yang melindungi kehidupan serta keberlanjutan seluruh ciptaan. (EDP)