Gereja dan Lintas Iman Dorong Langkah Nyata untuk Perdamaian di Papua

CHIANG MAI, PGI.OR.ID — Gereja-gereja di Indonesia bersama jaringan oikoumene meneguhkan komitmen untuk terus memperjuangkan kehidupan, keadilan, perdamaian, dan martabat manusia di Tanah Papua. Komitmen tersebut mengemuka dalam Simposium Internasional  yang berlangsung pada 28 September–2 Oktober 2026 dan diikuti sekitar 40 peserta dari berbagai latar belakang, termasuk pimpinan gereja di Papua, teolog, tokoh adat, perempuan dan kaum muda, pekerja kemanusiaan, peneliti, serta mitra oikumenis.

Simposium yang digelar Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) bersama Christian Conference of Asia (CCA) ini menjadi ruang untuk memperkuat pemahaman, komitmen, dan peran strategis gereja-gereja di Indonesia bagi masa depan Papua yang adil, damai, dan bermartabat.

Papua Bukan Hanya Persoalan Gereja

Saat menyampaikan keynote speech saat Simposium, Ketua Umum PGI, Pdt. Jacklevyn F. Manuputty, menegaskan bahwa advokasi Papua bukan semata-mata persoalan politik ataupun persoalan internal umat Kristen. Bagi gereja, persoalan Papua menyangkut martabat manusia dan keutuhan ciptaan yang merupakan bagian dari panggilan iman. Mengacu pada Matius 5:9, “Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah,” 

Pdt. Jacky menempatkan perdamaian sebagai panggilan gereja yang tidak dapat dipisahkan dari keberpihakan pada kehidupan.“Advokasi Papua adalah ujian keseriusan gereja menghayati panggilannya. Martabat manusia dan keutuhan ciptaan dipertaruhkan bersamaan. Gereja yang diam di hadapan keduanya kehilangan suara profetisnya,” demikian ditegaskan dalam materi yang disampaikannya.

Menurut Pdt. Jacky, gereja tidak boleh terjebak pada keberpihakan kepada kelompok bersenjata maupun kepentingan politik tertentu. Titik berangkat gereja adalah martabat manusia. Setiap korban, baik Orang Asli Papua, warga pendatang maupun aparat, memiliki martabat yang sama sebagai ciptaan Allah.

Karena itu, gereja dipanggil menghadirkan shalom yang tidak hanya dipahami sebagai keadaan ketiadaan konflik, melainkan mencakup kebenaran, pemulihan relasi, rasa aman, tanah dan penghidupan, serta keutuhan ekologis. “Pembawa damai tidak netral terhadap penderitaan,” tegasnya.

Pdt. Jacky juga menekankan pentingnya membangun kerja sama lintas iman. Papua, menurutnya, tidak dapat ditempatkan hanya sebagai “urusan Kristen”, sebab korban dan masyarakat yang terdampak berasal dari beragam latar belakang agama, di sinilah wider ecumenism menemukan wujudnya. Karena itu, suara gereja perlu bertemu dengan kekuatan agama-agama lain dan masyarakat sipil dalam membela kemanusiaan secara adil dan beradab.

Pandangan tersebut mendapat penekanan dari Alissa Wahid, Koordinator Nasional Jaringan GusDurian, yang melihat persoalan Papua juga berkaitan erat dengan persoalan kemanusiaan dan relasi antara negara dengan warga negaranya.

Dalam presentasinya melalui zoom, Putri mendiang Presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur) ini mengingatkan bahaya ketika manusia kehilangan empati terhadap penderitaan kelompok lain. Ketika perasaan dan empati hilang, katanya, masyarakat akan semakin mudah menafikan pengalaman orang lain dan tidak lagi hadir secara utuh di tengah persoalan. “Kita menafikan dan kita tidak hadir di dalam persoalan itu sendiri,” ujar Alissa.

Ia menilai pendekatan terhadap persoalan Papua membutuhkan keterbukaan pikiran, hati, dan kehendak. Menurutnya, ketika persoalan sudah menjadi sangat kompleks secara sistemik, perubahan tidak cukup dilakukan hanya melalui mekanisme, strategi, atau kebijakan, tetapi harus dimulai dari kesadaran manusia yang menjalankannya.

Alissa mengutip gagasan gurunya, Prof. Otto Scharmer, tentang open mind, open heart, dan open will. Menurutnya, perubahan membutuhkan kemampuan untuk melihat dengan jernih, merasakan secara langsung pengalaman masyarakat, serta hadir secara utuh dengan kesadaran bahwa persoalan yang dihadapi jauh lebih besar daripada kapasitas manusia sendiri. “Kalau mau mengubah situasi yang sudah terlalu rumit secara sistemik, maka kita membutuhkan pikiran yang terbuka, hati yang terbuka, dan iktikad yang terbuka. open mind, open heart, dan open will,” katanya.

Dalam konteks Papua, Alissa mendorong gereja dan masyarakat keagamaan tidak hanya menuntut perubahan dari negara, tetapi ikut membantu para pengambil kebijakan untuk melihat persoalan secara lebih jernih dan memahami pengalaman nyata masyarakat Papua. “Bukan menuntut mereka, tapi membantu mereka untuk melihat dengan lebih jernih, membantu mereka untuk merasakan langsung apa yang menjadi pengalaman warga Papua dan apa yang menjadi rasa yang dominan di tengah warga Papua, dan membantu mereka untuk punya kesadaran baru,” ujarnya.

Menurut Alissa, kerja perubahan perlu bergerak setidaknya pada empat ruang: umat atau masyarakat, kebijakan publik, masyarakat sipil, dan pendekatan keagamaan. Keempatnya saling melengkapi. Gereja, katanya, memiliki posisi strategis karena bekerja langsung bersama umat, memiliki perspektif teologis, dapat melakukan advokasi kebijakan, sekaligus membangun kerja bersama organisasi masyarakat sipil. “Jaringan GUSDURian dan Gerakan Nurani Bangsa, misalnya, menjadi bagian dari gerakan masyarakat sipil yang turut memperjuangkan hak-hak masyarakat Papua.” ungkap Alissa Wahid.

Ia juga melihat moderasi beragama dapat menjadi salah satu jembatan dalam membangun relasi agama dan negara di Papua, antara lain melalui pendidikan publik, penguatan peran tokoh agama, perlindungan konstitusional, serta ruang-ruang dialog antara masyarakat keagamaan dan masyarakat sipil.

Alissa kemudian menegaskan prinsip yang diwariskan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) bahwa tidak boleh ada diskriminasi terhadap warga negara berdasarkan agama, bahasa ibu, kebudayaan, maupun ideologi. “Apapun agama, apapun bahasa ibunya, bagaimanapun kebudayaannya, serta ideologinya, selama mereka masih menjadi bagian dari Indonesia, maka negara punya kewajiban untuk mengakui, melindungi, dan memenuhi hak asasi warga Papua,” tegasnya.

Dari Kesaksian Menjadi Kerja Bersama

Perspektif lintas iman tersebut kemudian beririsan dengan langkah-langkah konkret yang disampaikan Wakil Sekretaris Umum PGI, Pdt. Lenta Enni Simbolon. Ia menekankan pentingnya memastikan pergumulan Papua tidak berhenti pada pernyataan dan rekomendasi, tetapi diterjemahkan menjadi kerja bersama yang berkelanjutan.

Dalam kerangka yang dibangun untuk simposium, gereja didorong memperkuat dokumentasi bersama mengenai kekerasan, pengungsian, dan perampasan tanah hingga tingkat jemaat dan klasis, dengan HONAI sebagai salah satu simpul koordinasi. Gereja juga didorong untuk melayani para pengungsi melalui dukungan pangan, pendidikan darurat, kesehatan, dan pemulihan trauma, dengan perhatian khusus bagi perempuan dan anak.

Selain itu, gereja-gereja di Tanah Papua diharapkan semakin aktif mendampingi masyarakat adat, termasuk memetakan wilayah ulayat dan menegakkan prinsip free, prior and informed consent (FPIC), termasuk melalui bantuan hukum. Di tengah keberagaman jemaat dan latar belakang masyarakat Papua, gereja juga diminta menjaga keesaan dengan membuka ruang percakapan pastoral antara jemaat asli Papua dan jemaat pendatang agar advokasi tidak justru memecah gereja.

Pada tingkat PGI dan gerakan oikoumene, sejumlah langkah strategis juga dirumuskan. Di antaranya menindaklanjuti persoalan Merauke dan memantau PSN Merauke secara berkala, serta membangun aliansi lintas agama bersama NU, Muhammadiyah, MUI, Parisada Hindu Dharma Indonesia, Perhimpunan Buddhis Indonesia, dan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia untuk perlindungan warga sipil dan keadilan ekologis.

PGI dan jaringan oikoumene juga didorong menghidupkan kembali jaringan bersama WCC, CCA, WCRC, UEM, Mission 21, WSCF, dan Kerk in Actie untuk memperkuat kunjungan solidaritas dan advokasi internasional, termasuk mendorong verifikasi serta akses terhadap situasi kemanusiaan di Papua.

Mewujudkan Komitmen

Enam keluaran yang dirumuskan dalam simposium menunjukkan arah tersebut: seruan oikumenis, rekomendasi kepada negara dan berbagai pihak, kerangka kemanusiaan, rencana aksi jangka pendek-menengah, penguatan jaringan oikumenis, serta prosiding atau policy brief.

Dari Chiang Mai, gereja-gereja diajak membawa pulang bukan sekadar dokumen, melainkan komitmen untuk mendengar, mendokumentasikan, mendampingi, membangun jejaring, dan bertindak. Sebab, sebagaimana ditegaskan dalam refleksi simposium, perdamaian di Papua tidak cukup hanya dibicarakan. Perdamaian harus diwujudkan melalui keberanian menjaga martabat manusia, keadilan bagi masyarakat adat, perlindungan bagi korban, keterbukaan lintas iman, dan keutuhan ciptaan. (NA/ARK).