Pdt. Jacklevyn Manuputty: PGI Tegaskan Ekumenisme Harus Menjawab Krisis Kemanusiaan dan Kebangsaan di Indonesia

CHIANG MAI, PGI.OR.ID—Dalam rangkaian International Consultation on “Ecumenism in Asia: Emerging Ecclesial and Ecumenical Landscapes” yang diselenggarakan oleh Christian Conference of Asia pada 1–3 Juni 2026 di Payap University, Chiang Mai, Thailand, para pemimpin gereja dan tokoh ekumenis Asia membahas tantangan dan peluang gerakan oikoumene di tengah perubahan sosial, politik, dan keagamaan yang berlangsung cepat di kawasan Asia.

Salah satu sesi penting berlangsung pada 2 Juni 2026 dalam panel bertajuk “Challenges to Wider Ecumenism amidst the Changing Landscape of Inter-religious Relations in Asia.” Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Pdt. Jacklevyn F. Manuputty, memaparkan perkembangan gerakan ekumenis di Indonesia serta berbagai tantangan yang dihadapi gereja-gereja dalam membangun kehidupan bersama yang adil, damai, dan inklusif melalui presentasi bertajuk “Interior Indonesia.”

Dalam presentasinya, Pdt. Manuputty menjelaskan bahwa gerakan oikoumene di Indonesia telah mengalami transformasi yang signifikan. Jika pada masa lalu perhatian utama gerakan ekumenis lebih berfokus pada relasi dan kesatuan antargereja, kini gereja-gereja di Indonesia semakin mengembangkan pemahaman tentang oikoumene in action atau keesaan yang diwujudkan melalui tindakan bersama. Menurutnya, gereja-gereja menemukan kesatuannya bukan semata-mata dalam keseragaman doktrin atau struktur, melainkan dalam kesediaan untuk memikul tugas dan panggilan bersama demi menghadapi berbagai persoalan kemanusiaan.

Ia menegaskan bahwa pemahaman oikoumene dewasa ini tidak lagi terbatas pada hubungan antargereja. Oikoumene dipahami secara holistik sebagai upaya menjadikan dunia sebagai rumah tangga Allah (oikos tou Theou), tempat seluruh ciptaan dapat hidup dalam damai sejahtera. Karena itu, perjuangan ekumenis juga mencakup kerja sama lintas agama, penguatan demokrasi, penghormatan terhadap kesetaraan, serta upaya mewujudkan keadilan ekologis.

Lebih lanjut, Pdt. Manuputty menekankan bahwa gerakan ekumenis perlu semakin berakar di tengah kehidupan masyarakat. Menurutnya, oikoumene tidak boleh dipahami sebagai proyek institusional yang hanya digerakkan oleh lembaga-lembaga gereja, melainkan harus bertumbuh dari pergumulan nyata umat dan komunitas lokal. Karena itu, gereja-gereja didorong membangun kerja sama yang menyentuh persoalan konkret masyarakat, seperti kemiskinan, pendidikan, perdagangan manusia, kerusakan lingkungan, pelanggaran hak asasi manusia, serta berbagai bentuk ketidakadilan sosial. Dalam perspektif ini, masyarakat tidak hanya menjadi objek pelayanan, tetapi juga subjek yang bersama-sama membangun solidaritas, memperkuat ketahanan sosial, dan menghadirkan transformasi bagi kehidupan bersama.

Menurut Pdt. Manuputty, arah gerakan ekumenis di Indonesia saat ini dibangun di atas komitmen bersama untuk menghadapi berbagai krisis yang dihadapi bangsa, antara lain krisis keesaan, krisis kebangsaan, krisis ekologi, krisis keluarga, krisis pendidikan, serta tantangan etis yang muncul akibat perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). 

Ia juga menyampaikan bahwa semangat oikoumene in action telah mendorong lahirnya berbagai jaringan kerja sama antargereja. Sejumlah gereja bekerja bersama dalam pemberdayaan ekonomi umat, advokasi lingkungan hidup, perlawanan terhadap praktik industri ekstraktif yang merusak, serta penguatan pendidikan di wilayah-wilayah rentan. Menurutnya, berbagai inisiatif tersebut menunjukkan bahwa denyut gerakan ekumenis di Indonesia tetap hidup dan berkembang melalui kerja sama nyata di tingkat akar rumput.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa tantangan internal masih cukup besar. Saat ini PGI memiliki 105 sinode anggota, meningkat dari 30 sinode pada saat pendiriannya pada tahun 1950. Bertambahnya keberagaman tradisi gereja, termasuk dari kalangan Pentakosta, Karismatik, dan Evangelikal, menuntut penguatan literasi ekumenis agar gereja-gereja mampu saling mendengar, belajar, dan menghargai perbedaan sebagai bagian dari karya Roh Kudus di tengah kehidupan bergereja.

Selain fragmentasi internal, Pdt. Manuputty juga menyoroti meningkatnya polarisasi yang dipicu oleh isu-isu sosial politik dan perkembangan media digital. Menurutnya, media sosial sering kali menjadi ruang penyebaran disinformasi, ujaran kebencian, serta penguatan identitas sektarian yang memperlebar jarak antarkelompok. Gereja-gereja ditantang untuk mengembangkan etika digital dan literasi media agar nilai-nilai kebenaran, belas kasih, dialog, dan saling pengertian tetap menjadi fondasi kehidupan bersama.

Dalam paparannya, Pdt. Manuputty juga mengangkat keprihatinan terhadap menguatnya kecenderungan militerisme dan otoritarianisme di Indonesia dalam satu dekade terakhir. Situasi tersebut, menurutnya, berdampak pada melemahnya demokrasi, penyempitan ruang sipil, serta meningkatnya ancaman terhadap perjuangan keadilan sosial dan ekologis. Gereja-gereja, katanya, dipanggil untuk tetap bersuara dalam membela hak-hak masyarakat, masyarakat adat, serta kelompok-kelompok rentan yang terdampak berbagai kebijakan pembangunan dan eksploitasi sumber daya alam.

Terkait hubungan antaragama, ia mengakui bahwa Indonesia mengalami perkembangan positif dengan menurunnya konflik antaragama berskala besar dan meningkatnya berbagai bentuk kerja sama lintas iman. Namun, ia mengingatkan bahwa persoalan kebebasan beragama dan berkeyakinan (Freedom of Religion or Belief/FORB) masih menjadi tantangan serius. Berbagai kasus penolakan rumah ibadah, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, serta politisasi identitas agama masih ditemukan di berbagai daerah.

Karena itu, PGI terus mendorong pendekatan berlapis yang mencakup penguatan masyarakat akar rumput, pembangunan jejaring advokasi, serta perjuangan perubahan regulasi yang dinilai masih membuka ruang bagi praktik intoleransi. Menurutnya, kerja sama antaragama tidak cukup hanya bertujuan menciptakan harmoni sosial, tetapi juga harus menghasilkan transformasi sosial yang mampu melawan kemiskinan, ketidakadilan, kekerasan, dan berbagai bentuk diskriminasi.

Sebagai penutup, Pdt. Jacklevyn F. Manuputty menegaskan bahwa masa depan gerakan oikoumene sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat akar rumput dan generasi muda. Gereja-gereja perlu membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi kaum muda sebagai generasi yang hidup di tengah transformasi digital. Di saat yang sama, gerakan ekumenis perlu terus mengembangkan sikap inklusif, memperkuat kerja sama lintas iman, serta membangun solidaritas yang nyata demi keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan.

“Dunia membutuhkan kebersamaan dan kerja sama yang maksimal. Kita menjadi satu di tengah berbagai perbedaan untuk menegakkan keadilan dan perdamaian,” tegasnya. (EDP)