PGI Dorong Spiritualitas Keugaharian Menjadi Habitus Gereja di Tengah Polikrisis

MANADO, PGI.OR.ID — Di tengah polikrisis yang semakin kompleks, spiritualitas keugaharian tidak cukup hanya dipahami sebagai ajaran tentang hidup sederhana. Gereja dipanggil untuk menjadikannya sebagai cara hidup yang nyata, dimulai dari pribadi dan keluarga, kemudian bertumbuh dalam jemaat, PGIW/SAG, sinode, hingga kehidupan bersama sebagai bangsa.

“Spiritualitas keugaharian adalah cara hidup, etos hidup, berani berkata cukup, melawan kerakusan. Di saat yang sama, kita berani berkata cukup untuk diri kita, tetapi kita juga berbagi kepada yang lain dan berani melawan sistem yang korup.” Demikian ditegaskan Pdt. Lenta Enni Simbolon, Wakil Sekretaris Umum PGI, dalam sesi “Spiritualitas Keugaharian dan Ketahanan Keluarga PGI” pada hari kedua Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PGIW/SAG se-Indonesia di Manado, Jumat (21/8/2026).

Menurut Pdt. Lenta, spiritualitas keugaharian yang telah digaungkan PGI sejak Sidang Raya PGI XVI di Nias pada 2014 perlu terus dievaluasi, sejauh mana nilai tersebut telah menjadi bagian dari kehidupan gereja dan bukan sekadar menjadi tema persidangan.

Dalam keputusan Sidang Raya Nias, gereja-gereja dipanggil untuk mengembangkan spiritualitas keugaharian sebagai gaya dan etos hidup sederhana serta berkecukupan sebagai respons terhadap gaya hidup boros, konsumtif, dan hedonis. Namun, bagi Pdt. Lenta, keugaharian tidak berhenti pada kemampuan seseorang mengendalikan konsumsi.

“Kita berani berkata cukup untuk diri kita, tetapi kita juga berbagi kepada yang lain.” Di dalamnya terdapat dimensi spiritual, sosial, dan ekologis, yakni relasi dengan Tuhan, solidaritas dengan sesama, dan tanggung jawab terhadap alam. Karena itu, keugaharian sekaligus menjadi panggilan untuk melawan kerakusan dan berbagai struktur yang menghasilkan ketidakadilan serta kerusakan lingkungan.

Selanjutnya, Pdt. Lenta menghubungkan keugaharian dengan ketahanan keluarga. Krisis yang terjadi di tingkat global pada akhirnya masuk ke ruang paling dekat dengan kehidupan manusia. Kenaikan harga kebutuhan pokok, tekanan ekonomi, perubahan lingkungan, perkembangan teknologi, dan berbagai persoalan sosial dirasakan pertama-tama oleh keluarga. “Keluarga menjadi pihak pertama yang terkena dampaknya, bahkan sebelum negara mampu merespons sepenuhnya.” Karena itu, keluarga ditempatkan sebagai basis utama ketahanan masyarakat. Keluarga yang kuat akan memperkuat komunitas, sementara keluarga yang rapuh dapat memperdalam dampak krisis. Ketahanan keluarga, menurut Pdt. Lenta, bukan berarti hidup dalam ketakutan, melainkan membangun kesiapsiagaan, mampu mengantisipasi, mengelola sumber daya dengan bijak, dan tetap tenang menghadapi situasi sulit.

Di sinilah gereja memiliki peran penting. Gereja tidak hanya hadir sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai penggerak ketahanan melalui edukasi, pendampingan, dan solidaritas jemaat. Ketahanan itu dibangun dari langkah-langkah sederhana dan konsisten, seperti mengatur pangan, menghemat energi, membangun komunikasi keluarga, dan memperkuat relasi sosial.

Pandangan senada disampaikan oleh Alfian Kombinbim, Kepala Biro Penelitian dan Pengembangan PGI, melalui Panduan Spiritualitas Keugaharian yang disampaikan dalam Rakernas. Alfian menempatkan keugaharian sebagai respons gereja terhadap polikrisis yang mencakup krisis keesaan, kebangsaan, ekologi, keluarga, pendidikan, hingga disrupsi transformasi digital dan kecerdasan artifisial.

Karena itu, keugaharian tidak dimaksudkan sebagai aturan moral yang kaku atau sekadar pilihan gaya hidup personal. Panduan tersebut menempatkan “hidup cukup” sebagai panggilan etis-teologis bagi warga sekaligus kelembagaan gereja untuk hidup adil, berbagi, mengelola sumber daya dengan bertanggung jawab, dan merawat seluruh ciptaan. Alfian juga menekankan bahwa keugaharian perlu menjadi habitus gereja, yaitu pola hidup yang cukup, sederhana, tangguh, dan berpengharapan yang diwujudkan melalui ecumene in action, bukan berhenti sebagai wacana spiritual.

Bahkan, praktik keugaharian dapat belajar dari kearifan lokal Indonesia seperti sasi, egek, subak, paca goya, dan berbagai tradisi masyarakat adat yang mengandung prinsip pembatasan eksploitasi, keadilan distribusi, dan pemulihan ekosistem. Dengan demikian, keugaharian mempertemukan spiritualitas dengan persoalan yang sangat konkret: keluarga, ekonomi, keadilan sosial, lingkungan hidup, dan ketahanan masyarakat. Nilai-nilai yang dikembangkan mencakup kecukupan, kesederhanaan, solidaritas, penatalayanan, pengendalian diri, dan keadilan ekologis.

Ecclesia Domestica sebagai Basis Penguatan Keluarga

Sebelumnya, pada sesi pagi, Rakernas membahas Ecclesia Domestica sebagai basis penguatan kehidupan gereja.

Pdt. Paulus Ajong menjelaskan bahwa keluarga memiliki posisi penting dalam sejarah kekristenan. Gereja mula-mula mampu bertahan menghadapi tekanan dan penganiayaan karena kehidupan iman tidak hanya berlangsung dalam ruang-ruang institusional, tetapi bertumbuh kuat di rumah-rumah dan keluarga.

“Kekuatan kekristenan itu ada di rumah-rumah, di keluarga-keluarga.” Menurutnya, perjalanan sejarah kemudian membawa pergeseran sehingga kehidupan gereja semakin berpusat pada gedung, struktur, dan pejabat gerejawi. Karena itu, penguatan kembali Ecclesia Domestica berarti mengingat kembali akar kehidupan gereja.

“Kekuatan keluarga menentukan kekuatan gereja, kekristenan. Keluarga kuat, kekristenan kuat, gereja secara institusional kuat,” demikian Pdt. Paulus Ajong mengakhiri paparannya. Namun, Pdt. Marhayani Mawuntu mengingatkan bahwa Ecclesia Domestica tidak dapat dibangun dengan satu model yang sama untuk semua gereja. Gereja perlu terlebih dahulu mengenali kondisi keluarga yang dilayaninya, termasuk keluarga-keluarga yang terluka.

Keluarga yang mengalami konflik, kekerasan, dan berbagai persoalan tidak boleh dianggap tidak layak menjadi ruang Ecclesia Domestica. Justru dalam situasi seperti itu, gereja dipanggil untuk hadir, berjalan bersama keluarga, dan membantu mereka mengalami kehadiran Tuhan di tengah luka. Gereja institusional dan keluarga bukan dua ruang yang saling menggantikan. Keduanya harus saling memperkuat.

Polikrisis dalam Konteks Gereja-Gereja di Wilayah

Gagasan tersebut kemudian berhadapan langsung dengan pengalaman gereja-gereja di wilayah melalui sesi Sharing Wilayah yang dibagi dalam tiga kelompok besar, yaitu Sumatera; Jawa dan Kalimantan; serta wilayah Timur Indonesia.

Dari berbagai sharing tersebut tampak bahwa polikrisis bukan sesuatu yang abstrak. Polikrisis hadir dalam kehidupan sehari-hari warga gereja melalui persoalan rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga, pinjaman online, judi online, perceraian, pendidikan, perdagangan orang, persoalan kesehatan, hingga krisis ekologis yang berkaitan dengan tambang, perkebunan sawit, dan eksploitasi sumber daya alam.

Dengan kata lain, persoalan yang dihadapi PGIW/SAG memperlihatkan bahwa berbagai krisis saling berkelindan. Krisis ekonomi dapat masuk ke rumah tangga. Krisis keluarga dapat berdampak pada anak. Persoalan pendidikan berpengaruh pada masa depan generasi muda. Sementara itu, eksploitasi lingkungan dapat mengancam kesehatan, mata pencaharian, dan kehidupan masyarakat. Karena itu, respons gereja tidak mungkin hanya bergerak dalam satu bidang pelayanan.

PGIW Jawa Barat, misalnya, mencatat persoalan kemiskinan, pengangguran, bencana, pinjaman online, dan perceraian sebagai bagian dari tantangan yang dihadapi. Data yang dipaparkan menyebutkan 98.903 kasus perceraian pada 2025 dan nilai pinjaman online di Jawa Barat mencapai Rp23,94 triliun atau sekitar 25 persen dari nilai nasional. Responsnya pun lintas bidang. Pdt. Riska, Sekum PGIW Jabar, menyampaikan berbagai program terkait perempuan, anak dan remaja, lingkungan hidup dan kebencanaan, pendidikan, hukum, media, Gereja Ramah Anak, kebebasan beragama dan berkeyakinan, serta pemberdayaan ekonomi gereja. Bahkan, melalui bidang hukum, edukasi publik diarahkan pada persoalan yang sangat dekat dengan keluarga, seperti KDRT dan pinjaman online ilegal.

Sementara itu, konteks Kepulauan Riau memperlihatkan wajah polikrisis yang berbeda. Pdt. Otniel Harefa, Sekum PGIW Kepri, menyampaikan bahwa persoalan keluarga berkelindan dengan perceraian, kekerasan terhadap perempuan dan anak, narkoba, prostitusi, serta perdagangan orang, terutama karena posisi Kepri sebagai wilayah perlintasan pekerja migran. Karena itu, respons yang dibagikan bukan hanya berupa khotbah tentang keluarga. PGIW Kepri mendorong edukasi dan pelatihan pencegahan perdagangan orang, seminar bagi warga gereja, pengembangan tema-tema khotbah tentang keluarga, serta upaya membangun safe house bagi korban, khususnya pekerja migran.

Sementara itu, dari wilayah Timur, Pdt. Hendra Joostenz, Sekum PGIW Maluku, menyampaikan pergumulan ekologis. Ia mengaitkan Ecclesia Domestica dan spiritualitas keugaharian dengan dampak Proyek Strategis Nasional, persoalan hak masyarakat adat, krisis pendidikan, dan krisis ekologis. PGIW Maluku bahkan telah menetapkan kebijakan sosialisasi dan implementasi Ecclesia Domestica melalui penguatan pembinaan keluarga. Di sisi lain, persoalan ekologis seperti ancaman terhadap hutan primer di Kepulauan Aru dan persoalan hak masyarakat adat di Pulau Seram menunjukkan bahwa keugaharian juga harus berbicara tentang cara gereja memperlakukan alam dan membela kelompok rentan.

Pada akhirnya, sharing dari tiga kelompok wilayah tersebut memperlihatkan satu hal: polikrisis memiliki banyak wajah, tetapi semuanya bersentuhan dengan kehidupan manusia, keluarga, dan komunitas. Karena itu, spiritualitas keugaharian dan Ecclesia Domestica tidak dapat berhenti sebagai konsep teologis. Keduanya perlu diterjemahkan menjadi gerakan nyata yang sesuai dengan konteks setiap wilayah.

Rakernas PGIW/SAG di Manado pun menjadi ruang untuk mempertemukan refleksi tersebut dengan pengalaman konkret gereja-gereja di seluruh Indonesia. Tantangannya adalah bagaimana menjadikan “hidup cukup”, ketahanan keluarga, dan Ecclesia Domestica sebagai habitus bersama, dari rumah, ke jemaat, ke PGIW/SAG, hingga menjadi kesaksian gereja di tengah masyarakat dan bangsa. (NA)