Soroti Persoalan Papua, Biro Papua PGI Gelar Pertemuan dengan Media

JAKARTA,PGI.OR.ID-Biro Papua PGI menginisiasi pertemuan dengan media untuk menyoroti berbagai persoalan di Papua, yaitu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang sedang digalakkan pemerintah di Merauke, dan kasus pelanggaran HAM di Gearek Nduga Papua Pegunungan.

PSN di Merauke tidak memberikan manfaat. Malah justru merusak hutan yang sesungguhnya menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat asli Papua, yang masih sangat bergantung kepada alam. Hal tersebut ditegaskan Katarina Maria Yaas, Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Perempuan Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Selatan, melalui Media Dialogue di ruang rapat lantai 3 Grha Oikoumene, Jakarta, pada Kamis (12/2/2026).

"Sejak Mei 2024 isu PSN mulai datang, lalu kami bertanya untuk apa, tapi tidak ada jawaban. Dan tiba-tiba PSN itu datang begitu saja karena sudah ada mobilisasi militer dan lainnya. Semua terjadi seakan-akan kami tidak ada, tidak dianggap. Lalu mereka katakan proyek ini untuk mencetak sawah, sesuatu yang tidak masuk akal," tegas Katarina.

Meski ada penolakan PSN tetap jalan dan mulai merusak hutan, yang berarti juga merusak perempuan, karena bagi masyarakat asli Papua, hutan adalah "mama" perempuan yang memberi kehidupan. "Sepertinya saat ini mereka sedang kejar target. Pada akhirnya masyarakat yang bergantung dengan alam merasa tidak ada lagi kehidupan karena alam sudah dirusak," tegasnya.

Merespon pertanyaan wartawan soal akses media, untuk melihat lebih jauh apa yang terjadi akibat hadirnya PSN, Katarina mengungkapkan bahwa akses informasi publik sangat dibatasi dan hanya media lokal yang memberikan informasi. "Jadi sungguh dipantau. Segala sesuatu ditutup-tutupi. Sebab itu kami bersyukur karena PGI turun dan ikut membantu menyuarakan persoalan ini sehingga seakan-akan jeritan kami disambung," ujarnya.

Menurut Katarina saat ini sudah ada sekitar 2000 eskavator di Merauke. Dan sudah dioperasikan untuk membuka lahan lahan di sana, membabat hutan, tempat-tempat sakral, tempat berburu, sumber-sumber makanan masyarakat asli di daerah itu. Jadi dikhawatirkan suatu saat akan terjadi konflik horisontal yang meluas antar warga. 

"Sekarang ini sudah terjadi antar kampung karena ada yang terpaksa melepas tanah adat, ada yang tanda tangan pelepasan tanah adat tapi statusnya bukan pemilik sah karena sudah terlanjur menerima dan menggunakan uang pelepasan tanah tersebut tanpa sepengetahuan pemilik atau pewaris hak atas tanah," ujarnya. Persoalan kemiskinan, ekonomi dan rendahnya IPM sangat mempengaruhi masyarakat asli memahami proses pelepasan tanah adat sesuai mekanisme internal/tradisi  yang dipegangnya turun temurun. 

Pada kesempatan itu, Ambrosius, seorang aktivis lingkungan di Papua yang saat ini mendampingi masyarakat asli di Merauke, juga menuturkan bahwa kehancuran yang terjadi akibat hadirnya PSN  di daerah itu sangat luar biasa. "Memang sudah hancur. Masyarakat tidak bisa lagi berburu yang menjadi mata pencaharian mereka. Pendapatannya secara ekonomis berkurang, anak-anak mereka pun susah bersekolah. Kehadiran militer di daerah itu juga  menggunakan senjata untuk berburu menembak rusa," katanya.

Dia menambahkan, kesehatan masyarakat juga menurun, dan gizi buruk semakin tinggi. "Saya sudah konfirmasi ke puskesmas yang ada di daerah itu. Air bersih juga semakin sulit. Ada sekitar 3000 tentara dari batalion infantri 801 dan 802 yang sekarang ada di Merauke," ujar Ambrosius.

Kasus Kekerasan di Papua
Sementara itu, Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, Theo Hesegem melalui media breafing yang digelar saat itu juga memberikan informasi terkait advokasi yang  dilakukan terhadap berbagai kasus di Papua. 

"Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua sudah melakukan investigasi dan sudah menyampaikan kepada berbagai pihak di Jakarta tentang adanya dugaan pelanggaran HAM berupa penghilangan paksa oleh aparat TNI. Advokasi atas  kasus-kasus ini sudah dilakukan baik lokal maupun internasional. Hal ini penting dilakukan untuk memberi rasa keadilan bagi keluarga korban, dan juga bagi masyarakat Papua," paparnya.

Menurut Theo, salah satu kasus yang sangat memprihatinkan adalah dugaan pembunuhan seorang anak berusia 7 tahun dan penghilangan paksa jenazahnya oleh aparat militer di Kabupaten Nduga. Peristiwa yang terjadi pada Desember 2025 di Nduga tersebut telah diinvestigasi oleh tim yang  dipimpinnya. Investigasi itu harus menempuh perjalanan berat selama 24 jam untuk mencapai lokasi. 

Berdasarkan temuan di lapangan, serangan yang diduga menggunakan bom mortir dari udara oleh aparat TNI tersebut telah menyebabkan seorang anak berusia 7 tahun tewas tertembak saat sedang digendong ibunya. "Ibunya itu kena serpihan bom mortir di bagian kaki kanan. Dan kemudian dia melakukan upaya sendiri karena di sana tidak ada rumah sakit, tidak ada petugas kesehatan," ujar Theo. Hingga saat ini, jenazah anak tersebut belum ditemukan meskipun keluarga telah melakukan pencarian selama berhari-hari.

Atas berbagai kasus kekerasan yang terjadi di sana, Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua merekomendasikan kepada Presiden Prabowo Subianto antara lain penarikan pasukan non organik, membuka akses bagi tim HAM PBB dan jurnalis internasional untuk melakukan investigasi pelanggaran HAM di Papua, serta menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat melalui kementerian HAM.

Sebelumnya, Sekretaris Umum PGI, Pdt. Darwin Darmawan dalam sambutannya saat membuka kegiatan ini menegaskan bahwa PGI sangat menaruh perhatian terhadap apa yang terjadi di Papua utamanya di wilayah-wilayah konflik. "Dalam Sidang MPH-PGI kami mendeklarasikan 3 sikap teologis setelah melihat, mendengar dan mengkaji soal food estate, maka harus dihentikan karena tidak melalui proses dialogis yang proper dan tidak melibatkan masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat. Kami  menolak militerisme, dan juga menolak otoritarianisme," paparnya.

Pertemuan dengan media yang dipandu oleh Kepala Biro Papua PGI, Pdt. Ronald Rischard Tapilatu, adalah sarana membangun hubungan positif, memastikan kesamaan persepsi, dan mempermudah publikasi. (MS)