Perkuat Ekosistem Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, PGI Bersama KP2MI Tandatangani MoU

Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Pdt. Jacklevyn Fritz Manuputty bersama Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) terkait penguatan perlindungan Pekerja Migran Indonesia, di Kantor Kementerian P2MI, Jakarta, Selasa (4/8/2026).

Turut menyaksikan penandatanganan MoU tersebut di antaranya, Wasekum PGI Pdt. Lenta Enni Simbolon, Plt Biro Perempuan PGI Ridayani Damanik, Direktur Yakoma PGI Elly DP. Kabiro Pemuda dan Remaja PGI Pdt. Rosianna Purnomo, Sekjen KP2MI Komjen Pol. Dwiyono, Direktur Jenderal Pemberdayaan KP2MI Moh. Fachri, dan Staf Khusus Bidang Kebijakan dan Regulasi KP2MI Venno Tetelepta.   

Pada kesempatan itu, Menteri Mukhtarudin menegaskan, penandatanganan MoU ini semakin memperkuat ekosistem perlindungan Pekerja Migran Indonesia. “Kehadiran PGI sangat berarti karena semakin menambah mitra kami dalam rangka memperkuat ekosistem perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dengan demikian diharapkan nantinya melalui mimbar gereja akan muncul himbauan-himbauan bagaimana kita bisa bekerja di luar negeri dengan aman,” tandasnya. 

Pekerja Migran Indonesia, lanjutnya, merupakan kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi rentan. Mereka bekerja di luar negeri bukan semata-mata untuk mengejar tujuan ekonomi negara, melainkan untuk memperjuangkan keberlangsungan hidup dan masa depan keluarganya. 

Sebab itu, negara harus hadir secara baik dan utuh dalam memberikan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia. “Tentu untuk membangun ini semua dari hulu sampai kehilir baik langsung waktunya sebelum penempatan, ketika penempatan, setelah penempatan, dengan segala problematikanya. Kami juga bekerjasama dengan beberapa lembaga dalam rangka pemberdayaan keluarga,” ujarnya. 

Menurut Menteri Mukhtarudin, peningkatan status dari badan menjadi kementerian, merupakan arahan Presiden RI untuk mengelola Pekerja Migran Indonesia lebih serius. Atas dasar pertimbangan tersebut, Presiden Prabowo meningkatkan kelembagaan yang sebelumnya berbentuk badan menjadi kementerian, sebagai bentuk keseriusan negara dalam mengelola dan melindungi Pekerja Migran Indonesia secara lebih komprehensif. "Pelindungan ini bukan hanya berkaitan dengan dampak ekonomi, melainkan menjamin keselamatan, kesejahteraan, dan keberlangsungan kehidupan keluarga para pekerja migran," tandasnya. 

Sementara itu, Pdt. Jacky Manuputty melihat, penandatanganan MoU ini semakin memperkuat kembali kerja sama yang sebelumnya telah dilakukan sejak KP2MI masih berstatus Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Langkah-langkah strategis dalam merespons persoalan Pekerja Migran Indonesia pun dapat terus dilakukan antara PGI dengan pemerintah.

Lebih jauh dijelaskan, PGI, yang memayungi gereja-gereja Protestan tertua dan terbesar, memiliki kepedulian terhadap isu-isu kemanusiaan, salah satunya terkait pekerja migran. Sehingga kehadiran gereja dalam melakukan pendampingan tidak hanya sebagai panggilan kemanusiaan, tetapi sekaligus juga panggilan kebangsaan. 

Jaringan PGI yang tersebar dari Sumatera hingga Papua, lanjutnya, memberikan ruang bagi gereja untuk hadir mendampingi masyarakat, termasuk para pekerja migran dan keluarganya. "Awalnya kami lebih banyak merespons ketika sudah terjadi persoalan. Tetapi kemudian kami melihat bahwa pelindungan pekerja migran harus dilakukan secara holistik, mulai sebelum mereka berangkat, ketika bekerja di luar negeri, hingga saat mereka kembali ke tanah air," imbuh Pdt. Jacky Manuputty.

Dia menambahkan, perhatian tidak hanya ditujukan kepada pekerja migran, tetapi juga kepada keluarga yang ditinggalkan, termasuk anak-anak yang membutuhkan pendampingan selama orang tuanya bekerja di luar negeri. "Ketika seorang pekerja migran berangkat, ada keluarga yang ditinggalkan. Ada anak-anak yang juga membutuhkan perhatian. Karena itu, gereja memiliki panggilan kemanusiaan sekaligus panggilan kebangsaan untuk mendampingi mereka," tuturnya.

Ketua Umum PGI menilai pendekatan yang dibangun Kementerian P2MI melalui penguatan ekosistem pelindungan sangat sejalan dengan visi PGI. Karena itu, ia menegaskan pentingnya kolaborasi lintas pemangku kepentingan, terutama dengan pemerintah yang memiliki kewenangan, kebijakan, serta infrastruktur dalam tata kelola pelindungan pekerja migran.

Meski dengan keterbatasan, lanjutnya, PGI telah mengembangkan sejumlah shelter bagi pekerja migran, terutama di wilayah-wilayah yang menjadi kantong migrasi seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), Batam, dan Sumatera. Selain itu, PGI juga melakukan survei internal kepada gereja-gereja anggotanya guna memetakan berbagai persoalan yang dihadapi pekerja migran dari perspektif gereja.

Ketum PGI pun berharap nota kesepahaman yang ditandatangani bersama Kementerian P2MI tidak berhenti pada tataran administratif, tetapi dapat diterjemahkan menjadi berbagai program konkret yang menjangkau masyarakat hingga ke tingkat jemaat. "Dengan jaringan gereja yang tersebar di seluruh Indonesia, kami optimistis dapat berkontribusi dalam memperluas edukasi migrasi aman, pencegahan penempatan nonprosedural, serta pendampingan bagi pekerja migran dan keluarganya," pungkasnya.

Adapun ruang lingkup dari nota kesepahaman antara PGI dan KP2MI, antara lain meliputi literasi, sosialisasi, dan edukasi tentang penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia, peningkatan kompetensi/kapasitas sumber daya manusia dan pendayagunaan sumber daya dalam rangka penyiapan penempatan calon Pekerja Migran Indonesia, serta sinergi penyelesaian permasalahan Pekerja Migran Indonesia dan keluarga. 

Penandatanganan MoU ini menjadi wujud komitmen kepedulian PGI terhadap persoalan Pekerja Migran Indonesia, dan sekaligus sebagai langkah konkrit yang berkelanjutan untuk terus membangun kolaborasi antara PGI dan KP2MI. (MS/BNRDS/EDP)